Politik Uang Tidak Jaminan Memenangkan Calon Kepala Daerah di ... PEKANBARU - Praktek politik uang untuk pemilihan kepala daerah di Provinsi...
PEKANBARU - Praktek politik uang untuk pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau tidak bisa menjamin kemenangan. Hal itu dipertegas oleh pendiri sekaligus CEO lembaga konsultan politik PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Pekanbaru, Rabu (20/6/2018), di Hotel Premiere."Dari segi efektifitas, politik uang sebenarnya tidak menjamin seorang kandidat calon kepala daerah bisa memenangkan pemilukada dengan mudah," kata Eep Saefulloh Fatah.Dari survei yang dilakukan PolMark di seluruh kabupaten/kota di Riau pada 5-11 Juni 2018 terhadap 1.200 responden, sekitar 76.0 persen masyarakat juga tidak sependapat dengan hal tersebut dan hanya 16 persen yang setuju dengan politik uang itu. "Jadi sikap masyarakat menanggapi politik uang ini semakin cerdas, 30 persen menerima uang calon kepala daerah tetapi memilih dengan pilihan sendiri. 50 persen menolak pol itik uang, 2.6 persen menerima uangnya dan memilih yang memberi lebih banyak. 5.3 persen lagi responden menerima dan memilih calon kepala daerah yang memberi uang tersebut," beber Eep Saefulloh.AdsMasih dikatakan Eep, sampai saat ini mitos Pilkada di Indonesia itu syaratnya harus punya uang banyak, incumben menang, dikungan partainya paling besar akan menang dan keempat cantik atau tampan juga menjadi faktor calon kepala daerah menang."Mitos itu kami temui saat menjadi konsultan Joko Widodo yang kala itu mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Tapi mitos itu kami bantahkan sejak awal mendampingi Jokowi di Pilpres. Dan terbukti Jokowi bisa menang tanpa 4 mitos itu meski awalnya beliau bilang, apakah dia jelek lalu tidak bisa menang," kata Eep lagi. Eep mengatakan, praktik politik uang biasanya akan digunakan oleh para kandidat yang putus asa (desperate), karena mereka tidak memiliki 'senjata' lain untuk memenangkan pemilihan. "Kemampuan tidak ada, basis ma ssa pemilih tidak punya, dan popularitasnya kecil," ujarnya. Politik uang juga dilakukan kandidat calon yang beranggapan bahwa politik dan pemilukada adalah kegiatan yang bersifat transaksional. Mereka tidak akan rugi keluar uang dalam jumlah banyak untuk politik uang, karena mereka akan memperoleh kembali uang tersebut dalam jumlah lebih besar setelah berhasil memenangkan pemilihan.Menurut Eep, masyarakat juga perlu diedukasi tentang Pemilihan Kepala Daerah ini khususnya dalam menolak politik uang. Di sana peran KPU daerah setempat yang harus rutin melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat. ***Sumber: Google News
No comments