'Uang' Prabowo di Antara Donasi Ongkos Politik

'Uang' Prabowo di Antara Donasi Ongkos Politik Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kekurangan dana p...

'Uang' Prabowo di Antara Donasi Ongkos Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kekurangan dana politik untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun di sisi lain, beredar uang rupiah pecahan 100 ribu dan 50 ribu berstempel Prabowo dan Ganti Presiden 2019.

Untuk mendanai perjuangan politiknya, Prabowo membuat program donasi. Penggalangan dana ini dia sampaikan melalui akun Facebook-nya.

• Ketum PKS Bertemu Prabowo Subianto Pekan Depan
• Gerindra Akui Sedang Hadapi Masalah Keterbatasan Dana Politik
• Pesan Prabowo untuk Rakyat Jawa Timur Jelang Pilkada 27 Juni

"Saudara-saudara saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung saya dan Gerindra, saya namakan program ini Galang Perjuangan," ujar Prabowo dalam sebuah video yang dia unggah dalam akun Facebooknya, Kamis 21 Juni 2018.

Bahkan, kata Prabowo, pihaknya sudah menyiapkan nomor reke ning dan cara untuk mengirim bantuan tersebut.

"Kalau kau benar-benar ingin ada perbaikan, mendukung saya, Gerindra dan calon gubernur terbaik yang sebentar lagi pilkada, saya mohon bantuan," kata Prabowo.

"Kalau kau sanggup mengirim Rp 5 ribu, Rp 10 ribu dan seterusnya, terima kasih. Akan sangat-sangat berarti. Bayangkan Rp 20 ribu kalau disamakan 1 kotak rokok atau 2 mi instan, saudara bisa mengubah masa depan bangsa," kata dia.

Prabowo mengatakan, penggalangan dana ini akan diawasi dan dijaga ketat oleh akuntan publik. Prabowo memberikan gambaran, jika setengah dari 10 juta pengikutnya di Facebook masing-masing mengirimkan Rp 20 ribu, maka jumlah tersebut sudah cukup untuk memperkuat Gerindra dan kader-kadernya yang akan bertarung di pilkada.

Penggalangan dana ini dilakukan lantaran demokrasi berbiaya sangat tinggi. Sehingga hanya pihak yang memiliki modal besar dan atau didukung oleh pemilik modal besarlah yang akan menang.

"Demokrasi liberal berbiaya tinggi ini mengakibatkan banyaknya para pemimpin kita di semua level, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional tersandera oleh kepentingan pemilik modal yang mendukungnya maju di kancah pemilihan. Dampaknya, semakin hari semakin banyak pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi dan persekongkolan bisnis kebijakan," ucap Prabowo.

Kurangnya dana politik, diakui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Karena itu, muncul penggalangan dana perjuangan politik.

"Di sisi lain juga, jujur saja bahwa perjuangan yang besar dan perjuangan yang berat memerlukan dana perjuangan yang besar. Dan kemampuan kami untuk membiayai perjuangan ini terbatas," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dia menjelaskan, partainya sedang memerlukan dana politik yang besar. Sebab, banyak kebutuhan politik jelang pemilu yang harus ditanggung sendiri oleh partai.

"Sumber dana kami juga terbatas, sementara biaya politik yang harus kami tanggung tidak kecil, sehingga hal-hal itu yang menyebabkan kami harus melakukan cara seperti itu, kenapa galang dana itu dilakukan," ungkap Muzani.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, dari dana kolektif kadernya di DPR dan DPRD, Partai Gerindra hanya mengumpulkan dana 20 persen dari kebutuhan. Dana itu juga telah digunakan untuk kebutuhan di setiap daerah.

"Selama ini berjalan efektif dan digunakan untuk kebutuhan politik partai di tingkat masing-masing dan jumlahnya kurang lebih 20 persen dari total pembiayaan kami. Jumlah itu tentu saja sebagian besar digalang oleh sumber-sumber lain," papar Muzani.

Meski begitu, dia menilai penggalangan dana ini sebagai bentuk kejujuran dan penggambaran posisi Gerindra saat ini. Dia juga tidak memungkiri penggalangan dana ini akan menaikkan elektabilitas partainya.

"Selain intensif materi ya barangkali ada insentif elektabilitas. Tet api kami menyampaikan ini sebagai sebuah keadaan yang sebenarnya, kami jujur saja memiliki cita-cita yang tulus, kita memiliki semangat, dan memiliki pembiayaan politik yang besar yang harus bisa digotong bersama-sama," pungkas Muzani.

1 dari 3 halaman

Harus Transparan

Nonton bareng film 212 (Nurwahyunan/bintang.com)

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memang tak punya dana untuk nyapres di 2019.

"Menurut saya, Pak Prabowo sedang jujur tidak punya uang, kalau menurut saya dua kali maju pilpres dan kalah itu habis-habisan," katanya saat ditemui di Cafe Mandailing, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Ia pun menyambut baik penggalangan dana perjuangan politik yang dilakukan Prabowo dan Partai Gerindra. Penggalangan i ni efektif menggaet generasi milenial.

"Ide Pak Prabowo kreatif dan juga sangat sesuai dengan generasi milenial. Crowdfunding sudah jadi budaya dalam aksi sosial budaya. Dan ide Pak Prabowo tentang crowdfunding, terobosan kreatif agar politik menjadi milik semua," kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, PKS juga sempat melakukan kegiatan penggalangan dana yang serupa saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang memudahkan akses publik untuk berpartisipasi dalam pendanaan partai politik.

"KPU perlu memudahkan akses publik untuk partisipasi pendanaan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan berkomentar banyak mengenai penggalangan dana perjuangan politik yang digagas Prabowo. Menurutnya itu hak pribadi dari Partai Gerindra.

"Ya haknya Gerindra, kan bagus saja," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partaonan Daulay juga menilai wajar kegiatan penggalangan dana tersebut. Namun, penggalangan itu harus dilakukan secara transparan.

"Yang paling penting dilakukan secara terbuka dan transparan. Termasuk sumber dan penggunaannya," kata Saleh saat dihubungi.

Saleh mengatakan, dana untuk berpolitik memang sangat besar. Terlebih lagi dana tersebut tidak ditanggung oleh negara.

"Apalagi, biaya demokrasi yang diperlukan sangat besar. Sementara, negara tidak menyiapkan alokasi anggaran biaya yang memadai. Pada titik ini, yang diharapkan bisa membantu adalah masyarakat," ungkapnya.

Saleh Partaonan Daulay yang juga anggota Komisi IX ini tidak melihat penggalangan dana politik sebagai sinyal bahwa mantam Danjen Kopassus itu sedang kekurangan logistik untuk Pilpres 2019.

"Kalau ada donasi, kan bisa digunakan sebagai ta mbahan. Lagian, sejauh ini kita juga tidak tahu kekuatan logistik Prabowo," tegas Saleh.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai sah-sah saja jika Prabowo menggalang dana. Selama penggalangan itu dilakukan sesuai aturan yang ada.

"Boleh-boleh saja. Tak ada masalah sejauh sesuai ketentuan. Dulu ada calon lain yang pakai cara serupa," kata Hendrawan saat dihubungi.

Meski begitu, dia menegaskan, dana penyumbang akan lebih banyak diberikan pada calon yang memiliki peluang menang yang cukup besar. Bukannya pada calon yang memiliki sedikit peluang

"Dalam politik, dana lebih besar biasanya mengalir kepada calon yang kans menangnya lebih besar," ucap Hendrawan.

2 dari 3 halaman

Uang Tak Layak Edar

Uang berstempel Prabowo yang viral. (Ist)

Uang rupiah berstempel Prabowo dan 2019 Ganti Presiden marak beredar di masyarakat. Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak pernah mengedarkan uang tersebut dan akan menghancurkannya.

"BI tidak pernah mengeluarkan uang rupiah yang berstempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Buwono Budi Santoso di Manado, Jumat (22/6/2018) seperti dikutip Antara.

Buwono mengatakan, jika pihaknya mendapat uang berstempel itu dipastikan segera memusnahkannya.

"Sesuai info sudah beredar uang dengan stempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto. Untuk dipahami bahwa BI mengklasifikasikan uang seperti itu adalah uang yang tidak layak edar, artinya uang berstempel itu apabila disetorkan ke BI akan dimusnahkan sesuai dengan clean money policy BI," tegas Buwono.

Sejauh ini, khususnya di Sulut, Buwono mengatakan belum menemukan uang seperti itu. &q uot;Kami belum dapat uangnya sehingga belum dapat mengklarifikasi uang asli atau bukan," kata Buwono.

Dia menjelaskan uang yang diberi cap dengan tulisan Prabowo Subianto, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk transaksi atau tidak layak edar.

"Apabila uang tersebut masuk BI, akan masuk dalam kelompok uang yang akan dimusnahkan, karena kotor dan ada tinta yang tidak seharusnya," kata Buwono.

Buwono mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap uang. Apabila ada yang memegang uang tersebut tak segan-segan untuk menyerahkan uang tersebut langsung ke BI.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan lembaran berbentuk uang kertas pecahan Rp 50 ribu yang bertuliskan "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil".

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Melacak Leluhur Prabowo Subianto di Banyumas

Sumber: Google News